Ia terinspirasi Bunda Theresa yang menebar kebaikan dengan kasih sayang. Berbuat dengan seluruh hidup dan kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain. Meskipun jalan yang dilalui penuh goda dan liku. Semisal itulah Enie Widhyastuti memaknai jalan politiknya menjadi anggota DPRD Kota Bekasi periode 2009-2014.
“Politik bagi saya hanya salah satu jalan, tujuan akhirnya adalah memperjuangkan hak-hak rakyat untuk mencapai kesejahteraan,” ujar politisi perempuan asal PDI Perjuangan itu.
Enie meninggalkan dunia profesionalnya untuk berkecimpung di ranah politik semata-mata karena ingin memperjuangkan hak rakyat, terutama kaum anak dan perempuan yang selama ini nyaris tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Anggaran daerah belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan mayoritas perempuan. Padahal perempuan juga merupakan salah satu pilar yang menyangga keberhasilan pembangunan.
“Pembangunan dalam konteks ini tidak semata-mata berarti fisik, tapi mental, karakter dan sumber daya manusia. Perempuan memiliki drajat dan hak yang sama dalam pembangunan,” ujar pengagum RA Kartini itu.
Persamaan hak itulah yang coba disuarakan oleh Enie di legislatif. Beberapa program diusulkan untuk penguatan sumber daya manusia terutama dalam hal ekonomi. Salah satunya adalah memberikan bantuan untuk koperasi di setiap RW dan UKM untuk bisa dikerjakan secara padat karya oleh para ibu rumah tangga. Diharapkan, kaum perempuan mampu mengaktualisasikan dirinya bukan hanya pada wilayah sumur, dapur, kasur. Emansipasi, kata Enie, juga diartikan membuka ruang kompetisi bagi kaum perempuan untuk mengisi ranah-ranah strategis yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki.
“Di tengah persaingan ekonomi global semacam ini, perempuan juga harus ikut membantu ekonomi rumah tangga. Tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya,” kata politisi berpenampilan kalem tersebut.
Sesuai dengan tugasnya di Komisi C, Enie juga dikenal vocal dalam mengkritisi potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi yang banyak belum terserap. Kebocoran tersebut disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah belum lengkapnya data potensi PAD yang mudah diakses dengan teknologi terkini, pengawasan dan kontrol yang lemah, serta masih ditemukannya praktek kongkalikong antara petugas pemungut pajak dengan wajib pajak.
“Kita belum memiliki data potensi PAD yang terkomputerisasi dengan baik, sehingga banyak potensi kebocoran. Kondisi itu diperburuk dengan lemahnya pengawasan dan kontrol di lapangan,” tegasnya.
Padahal, kata Enie, potensi pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan program Pemda yang prioritas. Misalnya pendidikan dan kesehatan gratis yang sudah berjalan dua tahun ini.
“Kita mengalokasikan anggaran untuk pendidikan 36 persen dari APBD. Artinya, harus ada sumber pendapatan selain dari APBN dan bantuan provinsi. Karena dua sektor ini sangat penting dan harus diprioritaskan,” tegasnya.
Menjadi politikus, kata Enie, tidaklah mudah. Masa awal dia menjabat sempat kaget dengan perubahan ritme kerja. Bertahun-tahun terbiasa dengan kerja yang professional kini harus menyesuaikan dengan berbagai politik kepentingan.
“Pada pertama menjabat, karena terbawa ritme kerja di kantor, saya datang ke gedung dewan jam 08.00, ternyata masih sepi. Sekarang untuk memperjuangkan program saja harus melakukan lobi kesana kemari, padahal untuk kepentingan rakyat. Tapi itulah politik,” tambahnya sambil mengumbar tawanya yang manis sembari memerkan deretan giginya yang putih gemerlap.
Meskipun sudah terpilih menjadi anggota dewan, Enie tetap komitmen dengan janji-janji politiknya. Setiap saat dia dengan sabar mendengarkan keluh kesah konsituennya di Kecamatan Bekasi Utara. Perlahan, dia mulai perjuangkan aspirasi tersebut. Masa reses, dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Enie untuk turun ke bawah guna berdiskusi dan bertukar pikiran dengan masyarakat.
“Jabatan itukan amanah, saya duduk menjadi anggota dewan karena rakyat. Dan saya harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya adalah milik rakyat,” pungaskasnya.
0 komentar:
Posting Komentar