Dr .W. Riawan Tjandra
(Dewan Penasehat LSN/Tenaga Ahli dan Pengamat filsafat hukum LSN,
mengajar di FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
Mencermati perkembangan kasus-kasus korupsi politik yang nyaris melanda semua parpol di negeri ini, sulit untuk tidak memberikan penilaian bahwa parpol-parpol saat ini telah mengalami banalitas makna idelogi. Dari partai sekuler sampai partai yang berjubah agama tak lepas dari belitan korupsi politik yang berakar dari kegelapan siklus pendanaan parpol. Parpol hanya menjelma menjadi mesin politik dan kendaraan sewaan bagi kepentingan pencalo(n)an anggota legislatif di saat menjelang pemilu.
Istilah ”idelogi” sendiri pertama kali dipergunakan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) pada abad ke-18, meskipun pada hakikatnya akar maknanya dapat dirunut ke belakang pada masa Francis Bacon (1561-1626), Niccolo Machiavelli (1469-1520) dan Plato (429-347 SM). De Tracy memaknai ideologi sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide. Ideologi menurutnya adalah dasar bagi pendidikan dan ketertiban moral (moral oder). Ideologi dalam kacamata positif dilihat sebagai suatu ilmu yang melampaui prasangka-prasangka agama dan metafisika serta menjadi landasan bagi penentuan aturan moral. Kosa kata ideologi yang dipergunakan oleh de Tracy memiliki akar historis dari tradisi pencerahan Perancis yang menganut pandangan bahwa akal adalah alat untuk mewujudkan kebahagian yang utama.
Parpol yang konsisten memegang basis ideologis seharusnya mampu bertahan terhadap berbagai pengaruh hegemoni kapital maupun friksi internal karena masing-masing anggota partai memiliki basis utama untuk mempertahankan moralitas partai politik dalam merespons berbagai tuntutan politik maupun dalam berkontestasi secara politik. Pada awalnya, memang kebanyakan elite maupun aktivis parpol akan mengedepankan simbol-simbol idelogis yang diklaim sebagai ruh yang menentukan jatidiri parpol dalam visi dan misi parpol tersebut. Seharusnya, klaim idelogis yang menjadi penentu arah perjuangan parpol dalam kontestasi politis maupun mempengaruhi kebijakan publik dapat menjadi perekat bagi dinamika parpol maupun anggota-anggotanya. Namun, sistem politik yang dikonstruksi atas nama liberalisasi politik yang diperparah dengan lemahnya moralitas/mentalitas para elite politik yang gagap dalam merespons kuasa yang diperoleh melalui kursi demokrasi perwakilan telah mereduksi secara sistematis nilai-nilai ideologis yang diklaim sebagai karakteristik masing-masing parpol.
Pada level yang kronis dari kerusakan sistem politik di era liberalisasi politik, deideologisasi parpol tanpa disadari telah terjadi secara masih. Parpol telah menjelma sekedar sebagai mesin politik dan kendaraan kepentingan yang bisa disewa untuk mengorbitkan calon legislatif yang tak jarang hanya merupakan tokoh karbitan atau cangkokan dan tak sungguh-sungguh memahami apa yang selama ini diklaim sebagai ”ideologi” parpol. Pada titik inilah kritik ideologis Marx mendapat ruang untuk ditampilkan. Marx setelah melihat keterasingan manusia akibat dinamika sosial politik yang kapitalistik meyakini bahwa ideologi sejatinya tak lebih dari sebuah ”kesadaran palsu”, artinya ideologi dalam pemahaman Marx terbentuk karena kesadaran manusia tak mampu menangkap realitas secara benar. Pemalsuan itu terjadi pada tataran masyarakat bukan pada tataran individu sebagai akibat adanya pengaruh sosial yang menyebabkan manusia memperoleh informasi/pemahaman yang salah mengenai realitas. Ideologi dalam situasi tersebut menurut Marx telah mencekoki manusia dengan kesadaran palsu karena manusia hanya mampu menangkap topeng realitas, bukan realitas yang sesungguhnya.
Pada saat ini diperlukan langkah-langkah untuk melakukan revitalisasi basis ideologi perjuangan parpol karena bagaimanapun parpol merupakan salah satu pilar demokrasi sipil untuk mempertahankan eksistensi sistem demokrasi konstitusional dan pemerintahan terbatas (limited government). Guna merevitalisasi ideologi parpol sangat penting untuk memperhatikan tesis Geroge Lukacs (1885-1971) yang masih meyakini bahwa ideologi juga memiliki makna positif. Ideologi memiliki pengaruh positif jika kandungannya bersifat positif dan memberikan pengaruh yang baik. Benak manusia memiliki kemampuan untuk secara aktif dan kreatif membentuk suatu pemahaman. Pikiran harus mampu membimbing pemaham manusia terhadap realitas. Lukacs meminjam pandangan Hegel mengenai pentingnya rasio dalam menggerakkan pemahaman manusia untuk menangkap realitas. Mengacu pada pemahaman tersebut parpol harus mampu merekonstruksi sistem pengkaderan internal secara rasional dengan parameter-parameter kualitas mengacu pada basis ideologis masing-masing parpol. Hal ini diperlukan untuk menggerakkan kemampuan aktif dan kreatif masing-masing kader parpol dalam menginternalisasikan makna ideologis parpol dalam langkah-langkah konkret guna memperjuangkan visi dan misi partai yang bermuara pada memperjuangkan kepentingan rakyat/konstituen dan menjaga tegaknya sistem demokrasi. Tidak ada langkah terlambat untuk kembali pada pemahaman sejati mengenai makna ideologis yang diyakini oleh masing-masing parpol dan aktualisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terimakasih telah membaca tulisan ini, kami sangat apresiasi jika anda mengajak kami untuk mendiskusikan tentang isi tulisan di atas tersebut. semoga isi dari tulisan tersebut dapat memperkaya wacana keilmuan kita.
jika anda tertarik dengan berbagai artikel yang berkaitan dengan politik, hukum, sosial, dan ekonomi, kami dengan senang hati mendiskusikanya.
0 komentar:
Posting Komentar